Pemerintah menaikkan jumlah penerima dan besaran beasiswa untuk siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin hingga lima kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan mengurangi pelajar putus sekolah sebagai dampak krisis global. 

"Dana keseluruhan mencapai Rp 3 triliun," kata Sekjen Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Dodi Nandika, di sela acara Jambore Paskibra (Pasukan Pengibar Bendera) Atraksi Merah Putih di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, akhir pekan lalu.  

Ditambahkan, melalui pemberian beasiswa itu diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang tidak dapat melanjutkan sekolah dengan alasan ekonomi. Selain itu, beasiswa itu juga untuk meringankan beban orangtua di masa sulit seperti ini.

"Pemerintah sudah memprediksi bahwa tahun 2009 merupakan puncak dari krisis ekonomi yang terjadi mulai 2008 lalu. Karena itu, pemerintah sejak awal sudah mengalokasikan dana beasiswa yang cukup besar pada 2009, agar tidak ada siswa putus sekolah," ucapnya.

 Dodi menjelaskan, pemberian beasiswa bagi siswa miskin di jenjang pendidikan sekolah dasar diperbanyak dari 690.000 siswa tahun 2008 menjadi 2,2 juta siswa pada 2009 dengan total anggaran sekitar Rp 748 miliar.  

"Karena itu, diharapkan tahun 2009 ini tidak ada lagi siswa yang putus sekolah. Sebab, pada 2008 lalu sekitar 841.000 siswa SD dari total 28,1 juta murid SD/MI mengalami putus sekolah," ujarnya.

 Besarnya beasiswa bagi siswa miskin jenjang sekolah dasar Rp 360.000 per siswa setiap tahun. Beasiswa tersebut dikirimkan lewat pos langsung kepada siswa yang bersangkutan untuk biaya personal, seperti pembelian baju seragam, alat tulis, buku, dan transportasi.  

Di jenjang SMP, dana beasiswa bagi siswa miskin dialokasikan untuk sekitar 998.000 siswa. Besarnya beasiswa Rp 480.000 per anak per bulan dan biaya personal seperti seragam dan buku tulis.  

Selama ini, sekalipun sejumlah sekolah sudah menggratiskan iuran sekolah, kebutuhan pribadi masih menjadi masalah bagi anak miskin. Saat ini siswa SMP/MTs yang putus sekolah diperkirakan mencapai 211.643 siswa.  

Selain program beasiswa untuk mengatasi dampak krisis, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD yang besarannya dinaikkan dari Rp 254.000 per siswa per tahun menjadi rata-rata per kabupaten Rp 397.000 per siswa per tahun pada 2009.  

"Melalui dana BOS ini, semua siswa sekolah negeri dari SD hingga SMP tidak lagi dipungut biaya alias gratis, sebagai bagian dari program wajib belajar sembilan tahun," katanya.  

Sedangkan dana BOS SMP/MTs negeri dan swasta pada 2009 ditetapkan untuk di kabupaten Rp 570.000 per siswa per tahun dan untuk di kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun. Sebelumnya dana BOS 2008 untuk SMP/ MTs negeri dan swasta hanya Rp 354.000 per siswa per tahun.  

"Ketentuan ini tidak berlaku bagi sekolah negeri berstandar internasional dan sekolah swasta. Pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) belum bisa gratis, tetapi sebagian sekolah itu diberi tambahan dana BOMM (biaya operasional meningkatkan mutu) agar biaya pendidikan tidak terlalu mahal," katanya.  

Untuk tingkat SMA/SMK, ada bantuan dengan menggunakan dana manajemen mutu (BOMM) itu yang besarannya mencapai Rp 90 ribu sampai Rp 120 ribu per siswa per tahun.

 Dodi melanjutkan, sesuai dengan surat Mendiknas Bambang Sudibyo Nomor 186/ MPN/KU/2008 tertanggal 2 Desember 2009 tentang BOS tahun anggaran 2009 yang ditujukan kepada para gubernur, bupati/wali kota seluruh Indonesia disebutkan, Depdiknas telah menetapkan BOS untuk anggaran 2009 dinaikkan rata-rata 50 persen dari tahun anggaran 2008. (Suarakarya)